Jakarta, ChanelIndonesia.com – — Pemerintah mengambil langkah konkret dalam memperkuat mitigasi banjir dan longsor di kawasan Jabodetabek–Punjur melalui rencana revisi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, dalam Rapat Tingkat Menteri, Jumat (9/1/2026).
Ossy menyampaikan bahwa revisi Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) Jabodetabek–Punjur memang sudah waktunya dilakukan, seiring ketentuan evaluasi setiap lima tahun. Momentum ini dinilai penting untuk menyesuaikan kebijakan tata ruang dengan tantangan lingkungan yang terus berkembang.
“Kami ingin menegaskan kebutuhan untuk melakukan revisi RTR KSN Jabodetabek–Punjur karena memang sudah masuk waktu revisi per lima tahun,” ujar Ossy dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Menurutnya, penyesuaian tata ruang ini akan menjadi pintu masuk penguatan sinergi lintas instansi dalam pengelolaan kawasan strategis nasional. Dengan revisi tersebut, berbagai rencana tata ruang wilayah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, dapat merujuk pada satu kebijakan yang dibahas secara menyeluruh.
“RTRW Provinsi Jawa Barat, RTRW Kabupaten Bogor, hingga RTRW Provinsi DKI Jakarta bisa mengacu pada RTR KSN Jabodetabek–Punjur yang disusun secara holistik, sehingga pencegahan dapat dilakukan secara maksimal, baik di wilayah hulu maupun tengah,” jelasnya.
Wamen Ossy menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN berkomitmen penuh mendukung upaya mitigasi bencana. Ia mengingatkan bahwa ancaman banjir dan longsor sudah berada di depan mata dan membutuhkan penanganan terpadu lintas sektor.
“Kementerian ATR/BPN akan terus memberikan dukungan dalam mitigasi bencana. Jika tidak dilakukan secara terpadu dan bersatu, kita khawatir dampaknya akan semakin besar ketika curah hujan meningkat,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyambut baik kesiapan Kementerian ATR/BPN untuk merevisi kebijakan tata ruang. Ia menekankan pentingnya aksi konkret dari setiap pemangku kepentingan agar upaya mitigasi berjalan efektif.
“Baik sekali kesiapan revisi peraturan tata ruangnya. Mohon juga dirumuskan aksi-aksi konkret apa yang bisa dikontribusikan masing-masing pihak, sehingga jelas siapa melakukan apa,” ujar Pratikno.
Dalam rapat tersebut, Wamen Ossy didampingi sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN, antara lain Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang Wartomo, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Erry Juliani Pasoreh beserta jajaran.
Pertemuan yang membahas pemulihan lahan serta antisipasi banjir dan longsor di Wilayah Sungai Ciliwung itu juga dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Bupati Bogor Rudy Susmanto, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait lainnya.
sumber: Atr Bpn
