Jakarta, Chanelindonesia.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menyusun progres pembinaan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sebagai langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin kompleks.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa penguatan kompetensi pegawai menjadi kunci dalam memitigasi berbagai risiko, mulai dari ketimpangan pengetahuan hingga perbedaan kompetensi antarsumber daya manusia di lingkungan kementerian.
Hal tersebut disampaikan Dalu Agung Darmawan dalam Rapat Pembahasan Kebutuhan Peningkatan Kompetensi yang digelar di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (12/01/2026).
Menurutnya, ATR/BPN memiliki karakteristik SDM yang sangat beragam, baik dari sisi jabatan, latar belakang pendidikan, maupun tugas yang terus berkembang seiring meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan pertanahan.
Berdasarkan data Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko (Ortala MR), jumlah aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian ATR/BPN saat ini mencapai sekitar 34.000 pegawai, yang terdiri dari PNS dan PPPK. Kondisi tersebut menuntut pembangunan kelembagaan yang lebih terstruktur dan detail, dengan pendekatan yang disesuaikan dengan potensi masing-masing pegawai.
Dalu Agung Darmawan menekankan pentingnya peran unit pengembangan SDM dalam memetakan karakteristik pegawai hingga level paling teknis, termasuk petugas loket pelayanan dan bidang ketatausahaan, agar pembinaan yang dilakukan benar-benar tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ATR/BPN), Agustyarsyah, menyampaikan bahwa berbagai persoalan organisasi kerap berakar dari aspek SDM. Untuk itu, BPSDM membentuk assessment center sebagai instrumen pemetaan kompetensi pegawai.
Melalui assessment center tersebut, BPSDM menyusun profil pegawai sekaligus menyiapkan berbagai program pelatihan, baik manajerial maupun teknis, guna mendukung pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.
Sebagai langkah konkret, BPSDM juga tengah menyiapkan project kantor model untuk tiga kantor pertanahan yang ditargetkan mulai berjalan pada Mei 2026. Kantor model ini diharapkan menjadi rujukan bagi ratusan kantor pertanahan lainnya dalam penerapan tata kelola SDM dan pelayanan publik yang lebih profesional.
Program pembinaan kapasitas SDM ini diharapkan mampu mendorong transformasi pelayanan pertanahan yang semakin efektif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
sumber: Infopublik.id
