Jakarta, Chanelindonesia.com — Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag), Kamaruddin Amin, memastikan bahwa proses pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren terus berjalan sesuai mekanisme pemerintahan. Ia menegaskan, keputusan akhir mengenai calon Dirjen Pesantren akan berada di tangan Presiden.
“Kalau Dirjen, nanti diusulkan Menteri dan ditentukan oleh Presiden. Jadi itu ranahnya Presiden. Siapa yang diusulkan dan siapa yang ditentukan? Tunggu saja. Kita belum tahu,” ujar Kamaruddin dalam wawancara di Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Kamaruddin menuturkan, saat ini izin prakarsa pembentukan Ditjen Pesantren telah diterbitkan oleh Presiden dan Kementerian Sekretariat Negara. Proses selanjutnya kini tengah bergulir di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
“Presiden dan Mensesneg sudah mengeluarkan prakarsanya, sudah dikirim ke MenPAN. Tinggal tunggu waktu untuk segera menyelesaikan. InsyaAllah tidak menyebrang tahun,” ujarnya optimistis.
Ia berharap kehadiran Ditjen Pesantren nantinya dapat memperkuat peran negara dalam pembinaan dan pemberdayaan pesantren, tanpa mengurangi kemandirian lembaga pendidikan Islam tersebut.
“Dengan kelembagaan yang lebih besar, tentu afirmasi kehadiran negara akan lebih kuat. Tapi kemandirian pesantren tetap kita jaga dan rawat,” tegasnya.
Selain memperkuat dukungan kelembagaan, Kamaruddin juga menekankan pentingnya menghapus stigma negatif terhadap pesantren. “Pemerintah akan bekerja agar stigma-stigma negatif yang selama ini muncul bisa berkurang, insyaAllah,” tambahnya.
Ia pun mengajak masyarakat mendukung langkah pemerintah dalam memperkokoh pesantren sebagai pilar pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan umat. “Kami mohon doa dan dukungannya dari seluruh masyarakat. InsyaAllah ke depan pesantren bisa lebih baik lagi,” ujarnya.
Menanggapi polemik yang sempat muncul di ruang publik terkait isu pesantren, Kamaruddin menilai hal itu sebagai proses pembelajaran bersama. Ia mengingatkan pentingnya menjaga etika dan keadaban publik dalam setiap pernyataan.
“Itu cukup menjadi pembelajaran kita semua. Bahwa di ruang publik kita harus berhati-hati, ada keadaban publik yang sama-sama harus dijunjung. Saya kira semua pihak harus melakukan konsesi,” jelasnya.
Meski sempat menuai dinamika, ia menilai polemik tersebut justru membawa hikmah. “Bagi kami di dunia pesantren, ini blessing in disguise. Semua pihak kini mendukung pondok pesantren. Masyarakat menaruh perhatian besar, dan itu produktif,” pungkasnya.
sumber: Kemenag
