Kilas, 9 Februari 2025 – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid turun langsung ke lokasi penggusuran di Desa Setia Mekar, Kabupaten Bekasi. Kedatangan Menteri Nusron di lokasi tersebut bertujuan untuk memberikan solusi serta menegaskan kehadiran negara dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat setempat.
Menteri Nusron Bertemu Langsung dengan Warga Terdampak Penggusuran
Pada kunjungannya, Menteri Nusron bertemu langsung dengan warga yang terkena dampak penggusuran, termasuk Bu Asmawati, Ibu Mursiti, dan Pak Yaldi, yang rumahnya telah digusur. Ia meninjau langsung lokasi penggusuran, yang menyasar lima rumah warga, dan mendengarkan keluh kesah serta kebutuhan masyarakat yang terdampak.
Baca juga : Menteri Nusron Tegaskan Kehadiran Negara dalam Penyelesaian Penggusuran Klaster di Kabupaten Bekasi
“Saya bersyukur pada hari ini saya bisa bertemu dengan Bu Asmawati, Ibu Mursiti, dan Pak Yaldi. Tadi saya meninjau lima rumah yang telah digusur, yang merupakan rumah dari ibu-ibu dan pak, dan saya merasakan langsung bagaimana dampaknya,” ujar Menteri Nusron usai meninjau lokasi penggusuran.
Menteri Nusron menyampaikan rasa simpatinya kepada para korban penggusuran dan menegaskan bahwa masalah yang mereka hadapi akan menjadi perhatian serius dari pemerintah. Ia pun memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut akan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan.
Mensos Targetkan 3.310 Warga Bogor Keluar dari Kemiskinan Melalui Program PKH
Koordinasi dengan Pengadilan dan Mediasi Antar Pihak
Dalam peninjauan tersebut, Menteri Nusron mengungkapkan pentingnya koordinasi yang lebih baik antara pihak-pihak terkait dalam permasalahan penggusuran. Menurutnya, proses peradilan yang terjadi harus melibatkan koordinasi yang jelas antar pihak-pihak yang terlibat.
“Ke depannya, kami akan berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Cikarang untuk memfasilitasi mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa, termasuk warga yang terdampak penggusuran,” tegas Menteri Nusron.
Ia juga menekankan bahwa warga yang membeli tanah secara sah dan tidak terlibat dalam sengketa harus mendapatkan penggantian yang layak atas rumah mereka yang telah digusur. “Kami akan berusaha memperjuangkan penggantian rumah bagi warga yang terkena dampak, karena mereka membeli tanah dengan sah dan tidak terlibat dalam konflik yang terjadi,” tambah Menteri Nusron.
Pendekatan Kemanusiaan dalam Proses Eksekusi Tanah
Menteri Nusron juga mengingatkan pentingnya pendekatan kemanusiaan dalam setiap proses eksekusi tanah. Ia menyebutkan bahwa eksekusi harus dilakukan dengan cara yang menghargai martabat manusia dan bukan semata-mata berdasarkan prinsip yang tidak berperasaan.
“Harusnya jika eksekusi dilakukan, prinsip kemanusiaan harus tetap diutamakan. Proses ini harus dilakukan dengan pendekatan yang penuh kerahiman, bukan hanya dengan cara-cara yang tidak manusiawi,” ujar Menteri Nusron menegaskan.
Mensos Gus Ipul Ajak Masyarakat Bogor Gelar Kerja Bakti Massal Bersihkan Sungai Cikole
Pentingnya Peran Kementerian ATR/BPN dalam Menyelesaikan Konflik Tanah
Dalam peninjauan ini, Menteri Nusron didampingi oleh sejumlah pejabat dari Kementerian ATR/BPN, di antaranya Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. Kehadiran para pejabat tersebut menandakan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan permasalahan tanah dengan cara yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Menteri Nusron berharap bahwa dengan adanya peninjauan langsung ini, pemerintah dapat memberikan solusi yang lebih tepat sasaran dan meminimalisir ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Ia juga mengingatkan agar semua pihak yang terlibat dalam sengketa tanah bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik tanpa menambah beban bagi warga yang terdampak.
Pentingnya Penyelesaian Masalah Tanah yang Berkeadilan
Sebagai bagian dari komitmen negara dalam menjaga keadilan sosial, Menteri Nusron menegaskan bahwa setiap permasalahan tanah harus diselesaikan dengan penuh kehati-hatian dan dengan mengutamakan prinsip keadilan. Pemerintah, dalam hal ini, melalui Kementerian ATR/BPN, siap memberikan solusi untuk memastikan bahwa masyarakat tidak dirugikan oleh sengketa tanah yang terjadi.
Kehadiran Menteri Nusron di lokasi penggusuran ini juga menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan dan penyelesaian bagi masyarakat yang terlibat dalam masalah penggusuran. Melalui koordinasi yang lebih baik antar lembaga dan dengan pendekatan yang berfokus pada kemanusiaan, diharapkan konflik-konflik terkait tanah dapat diselesaikan dengan bijaksana.
Tag: #MenteriNusron, #Penggusuran, #ATR ,#BPN, #KabupatenBekasi, #PenyelesaianSengketaTanah, #PendekatanKemanusiaan, #PerlindunganWarga, #KehadiranNegara, #BantuanKemanusiaan
Sumber : Kementrian ATRBPN
