Kilas, 10 Februari 2025,- Indonesia kembali menegaskan peran strategisnya dalam pengembangan kebijakan kecerdasan buatan (AI) global yang inklusif dan berkeadilan. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafid, menyampaikan pernyataan ini dalam pertemuan penting yang diadakan pada Ministerial Meeting of GPAI Members and Interested Countries, bagian dari AI Action Summit di Paris, Prancis pada 9 Februari 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Meutya Hafid menegaskan komitmen Indonesia untuk memastikan tata kelola AI yang berfokus pada prinsip keadilan, inklusivitas, dan keamanan. “Indonesia percaya bahwa tata kelola AI harus berbasis keadilan, inklusivitas, dan keamanan. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan AI global tidak hanya mencerminkan kepentingan negara maju, tetapi juga memperhitungkan realitas negara berkembang seperti Indonesia,” ujar Meutya dalam sambutannya yang disampaikan di Kementerian Urusan Eropa dan Luar Negeri Prancis.
Dugaan Manipulasi Harga Bitcoin: Analis Sebut Ada Risiko Keamanan Nasional
Indonesia Sebagai Jembatan antara Negara Berkembang dan Maju
Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dunia, termasuk Presiden Prancis, Emmanuel Macron, Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, serta sejumlah Menteri dari negara anggota OECD dan mitranya. Indonesia memainkan peran sentral sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan negara maju dan berkembang dalam pengembangan kebijakan AI global.
Meutya Hafid menambahkan bahwa negara berkembang, seperti Indonesia, perlu dilibatkan dalam pembuatan kebijakan AI global untuk memastikan bahwa semua negara, tanpa terkecuali, dapat memanfaatkan kemajuan teknologi ini secara adil dan merata. Dalam forum ini, Indonesia menyuarakan pentingnya pendekatan inklusif dalam pengelolaan AI yang dapat mempercepat pembangunan global dan mendukung kesejahteraan sosial.
“AI adalah kekuatan transformatif dalam ekonomi global, tetapi kita harus memastikan bahwa tidak ada negara yang tertinggal dalam revolusi digital ini. Indonesia akan terus berperan aktif dalam diskusi kebijakan AI global untuk memastikan AI yang aman, etis, dan inklusif bagi semua,” tegas Meutya Hafid.
AI untuk Pembangunan Berkelanjutan
Indonesia menekankan bahwa dalam pengembangan kebijakan AI, perlu ada prinsip dasar yang menempatkan manusia sebagai pusat inovasi. Meutya Hafid juga menyatakan pentingnya penggunaan AI sebagai alat untuk mempercepat pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan AI tidak hanya menguntungkan negara maju, tetapi juga memberi manfaat yang signifikan bagi negara berkembang.
“Keberadaan Indonesia dalam forum ini bukan hanya untuk mendapatkan kursi dalam diskusi global, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan AI dunia mencerminkan kepentingan negara berkembang. Kami ingin memastikan bahwa AI dikelola dengan prinsip yang menempatkan manusia sebagai pusat inovasi,” tambah Meutya.
Kemenag Terapkan MAGIS untuk Pengawasan Madrasah Berbasis Digital, Hemat Rp680 Miliar
Peran Indonesia di Dunia Digital
Dengan kehadirannya dalam forum ini, Indonesia semakin menunjukkan komitmennya untuk terlibat dalam pembentukan kebijakan global yang berfokus pada kemajuan bersama, bukan hanya keuntungan segelintir negara. Negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara ini juga menegaskan perlunya kerjasama internasional untuk menciptakan kebijakan AI yang dapat membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, baik di negara maju maupun berkembang.
Sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk terus mengembangkan teknologi digital secara berkelanjutan, Indonesia siap untuk menjadi pemain kunci dalam memastikan bahwa regulasi AI global adil dan dapat diterima di berbagai belahan dunia.
Indonesia, Meutya Hafid, kebijakan AI, SPAN-PTKIN, global, kecerdasan buatan, tata kelola AI, inklusivitas, negara berkembang, AI Action Summit, kebijakan teknologi, revolusi digital
