Pemerintah pusat dan daerah kompak membenahi wajah pendidikan nasional. Lewat Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2025, ratusan sekolah akan disulap jadi ruang belajar yang aman, inklusif, dan berkualitas untuk semua anak Indonesia.
Kilasinformasi.com, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi meluncurkan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2025 sebagai bagian dari reformasi sistem pendidikan nasional. Program ini disusun untuk memperbarui sarana dan prasarana sekolah secara menyeluruh dan merata di seluruh Indonesia.
Program ini mencakup sosialisasi dan penandatanganan dokumen kerja sama antara Kemendikdasmen dengan 31 Dinas Pendidikan Provinsi serta 503 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Pendekatan revitalisasi dilakukan secara swakelola, artinya sekolah menjadi pelaksana langsung pembangunan.\
Baca Juga, Kilasinformasi: TKA Resmi Jadi Standar Nasional, Pemerintah Pastikan Evaluasi Pendidikan Lebih Adil dan Terukur
Selain Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, acara peluncuran juga dihadiri Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Deputi III Kantor Staf Presiden Syska Hutagalung, perwakilan Ombudsman RI, dan kepala dinas pendidikan dari berbagai daerah.
Revitalisasi ini tak hanya memperbaiki fisik sekolah, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, dan menjamin mutu pendidikan. “Revitalisasi bukan proyek infrastruktur semata, ini tentang masa depan anak-anak kita,” kata Abdul Mu’ti, Minggu (8/6/2025).
Sekolah akan menyusun dokumen teknis dan membentuk Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP). Pemerintah pusat bersama BPKP dan Ombudsman akan melakukan pemantauan berkala.
Baca Juga, Kilasinformasi: Wabup Sleman: Pendidikan Anak Usia Dini adalah Kunci Menuju Generasi Emas 2045
Ketua Komisi X DPR Hetifah menegaskan, keberhasilan program ini diukur dari mutu pembelajaran, bukan hanya pembangunan gedung. Daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) jadi prioritas utama. Hal ini disampaikan pula oleh Syska Hutagalung yang menyebut program ini sebagai agenda lintas sektor Presiden.
Kepala Dinas Pendidikan Yahukimo, Akso Balingga, menyambut baik program ini karena mayoritas sekolah di wilayahnya mengalami kerusakan berat. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumedang, Eka Ganjar Kurniawan, menilai revitalisasi sebagai penguat hubungan antara pusat dan sekolah di lapangan.
Program ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi pemerintah pusat dan daerah bisa menghadirkan pendidikan yang lebih setara, layak, dan bermutu bagi seluruh anak bangsa.
Sumber: Infopublik.id
