Sleman, Chanelindonesia — Pemerintah Kabupaten Sleman terus mengoptimalkan langkah-langkah konkrit dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan. Salah satunya melalui revitalisasi kelembagaan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) yang kini digerakkan hingga tingkat Padukuhan, Kalurahan, dan Kapanewon.
Kegiatan koordinasi dan penguatan tersebut digelar di Rumah Dinas Wakil Bupati Sleman, Selasa (11/11/2025), dihadiri oleh Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, jajaran TPK se-Kabupaten Sleman, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam arahannya, Danang Maharsa menekankan bahwa TPK merupakan garda terdepan dalam memastikan bantuan dan program sosial menjangkau keluarga miskin yang benar-benar membutuhkan.
Menurutnya, revitalisasi ini penting agar sistem kerja TPK semakin efektif, kolaboratif, dan berorientasi hasil.
“Revitalisasi ini bukan sekadar penyegaran struktur, tapi pembaruan semangat. Kita ingin TPK di setiap wilayah bergerak aktif, memahami kondisi riil warga, dan memastikan program penanggulangan kemiskinan berjalan tepat sasaran,” ujar Danang.
Data Dinas Sosial Sleman menunjukkan, angka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,33 poin pada tahun 2024. Sementara, data Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat penurunan sebesar 0,06 poin di tahun yang sama.
Meskipun angkanya cukup menggembirakan, Danang menilai masih dibutuhkan pemetaan data yang lebih presisi agar intervensi kebijakan benar-benar efektif.
“Penurunan angka kemiskinan harus diikuti dengan validasi data yang kuat. Karena data yang tepat adalah dasar dari kebijakan yang tepat,” tambahnya.
Selain penguatan kelembagaan, Pemkab Sleman juga terus mendorong program berbasis pemberdayaan masyarakat.
Sarastomo Ari Saptoto, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Sleman, mencontohkan salah satu program andalan yakni ‘Sleman Pintar’, yang memberi akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Pendidikan adalah investasi sosial jangka panjang. Dengan memberi ruang belajar yang layak, kita bukan hanya membantu hari ini, tapi juga memutus rantai kemiskinan di masa depan,” ungkap Sarastomo.
Ia menambahkan, keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak bisa dicapai hanya oleh pemerintah, tetapi juga melalui partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha, dan lembaga sosial.
Revitalisasi TPK ini diharapkan menjadi momentum baru untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dan menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa pengentasan kemiskinan bukan sekadar program, melainkan tanggung jawab sosial bersama.
“TPK diharapkan bisa menjadi jembatan antara data, kebijakan, dan aksi nyata di lapangan. Kita ingin masyarakat Sleman makin mandiri dan sejahtera,” pungkas Danang Maharsa.
