Kilasinformasi.com, 12 Maret 2025, – Banjir dan tanah longsor yang sering terjadi di wilayah Puncak menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk lebih tegas dalam menegakkan aturan mengenai pemanfaatan ruang. Sebagai langkah konkret dalam penanggulangan bencana, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan, baru-baru ini melakukan penertiban terhadap empat villa yang terletak di kawasan Puncak, yang dianggap melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Pada Minggu (09/03/2025), kegiatan penertiban dilakukan dengan alasan utama bahwa keempat villa tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) RTRW Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024. Penertiban ini adalah bagian dari upaya mitigasi bencana dan pemulihan kawasan yang lebih berkelanjutan.
Pentingnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Rahma Julianti, Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Kementerian ATR/BPN, menegaskan pentingnya memastikan bahwa semua kegiatan pemanfaatan ruang—termasuk pembangunan villa dan properti—mematuhi regulasi tata ruang yang berlaku. Penertiban ini, yang berkolaborasi dengan Kementerian Kehutanan, merupakan langkah awal dalam upaya memastikan kawasan di Puncak digunakan sesuai dengan peruntukannya, khususnya di daerah rawan bencana.
“Sebagai bagian dari komitmen kami bersama Kementerian Kehutanan, kami akan terus mengawasi dan memastikan bahwa pemanfaatan ruang dilakukan secara sesuai dengan Rencana Tata Ruang, terutama di kawasan Puncak yang rawan bencana,” ujar Rahma setelah kegiatan penertiban.
Penertiban yang dilakukan pada empat villa—Villa Forest Hill, Vila Sifor Afrika, Villa Cemara, dan Villa Pinus—ini adalah bagian dari tindakan tegas terhadap 15 villa yang berlokasi di kawasan hulu Sungai Ciliwung. Keempat villa ini terindikasi melakukan pelanggaran terhadap tata ruang, dan pemerintah berencana untuk menindaklanjuti dengan penertiban lebih lanjut.
Baca Juga, Kilasinformasi : Menteri Nusron Serahkan Sertifikat Tanah ke Masyarakat Kampung Nelayan Muara Angke, Begini Penjelasan Mengenai Kekuatan Hukum Sertifikat HGB!
Penertiban untuk Mitigasi Bencana
Menurut Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu, penertiban ini bertujuan untuk meminimalkan dampak pembangunan liar yang dapat memperburuk potensi bencana alam seperti banjir dan longsor. Rudianto menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan klarifikasi terkait perizinan pendirian villa di kawasan tersebut, untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan di kawasan hutan dilakukan dengan prosedur yang benar.
Penertiban ini juga merupakan bagian dari rencana yang lebih luas, di mana Kementerian Kehutanan berencana untuk memperluas pengawasan ke daerah-daerah lain yang juga berpotensi menjadi sumber masalah lingkungan. “Kegiatan penertiban ini akan dilanjutkan dan diperluas di kawasan DAS Bekasi dan DAS Cisadane sebagai upaya mitigasi bencana banjir yang diakibatkan oleh pembangunan liar,” jelas Rudianto.
Penyuluhan dan Sosialisasi untuk Pemahaman Masyarakat
Selama proses penelitian dan klarifikasi, keempat villa yang ditertibkan menerima surat peringatan, dan pihak berwenang juga telah memasang plang di lokasi tersebut sebagai tanda bahwa kegiatan ini berkaitan dengan pelanggaran tata ruang. Selain itu, Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pengelola villa dan pengurus lingkungan setempat.
Sosialisasi dan pembinaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan penertiban dipahami dengan baik oleh masyarakat dan dipandang sebagai langkah positif dalam menjaga kelestarian alam. Pemerintah berharap bahwa melalui pendekatan edukatif ini, warga dan pengelola properti dapat lebih memahami pentingnya menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang untuk mencegah bencana di masa depan.
Baca Juga, Kilasinformasi : Penyertipikatan Tanah Wakaf Elektronik di Kudus
Upaya Terpadu untuk Menjaga Keberlanjutan Lingkungan
Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam menghadapi tantangan mitigasi bencana alam. Di kawasan Puncak yang rawan longsor dan banjir, penertiban terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang menjadi langkah awal yang sangat penting. Melalui kebijakan yang tepat dan penegakan hukum yang konsisten, diharapkan wilayah tersebut bisa lebih aman dari ancaman bencana, sambil memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan yang berkelanjutan.
Dengan adanya penertiban yang melibatkan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan, pemerintah tidak hanya mengendalikan penyalahgunaan ruang, tetapi juga memberikan contoh bagaimana regulasi tata ruang yang ketat bisa menjadi instrumen untuk mengurangi risiko bencana di kawasan rawan. Masyarakat diharapkan dapat semakin sadar akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan mematuhi aturan yang ada demi keselamatan bersama.
Sumber : AtrBpn
