Kilasinformasi.com, Jakarta — Keputusan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) untuk memblokir akses ke platform Internet Archive (archive.org) menuai beragam respons dari publik. Namun, pemerintah menegaskan bahwa langkah ini bukan bentuk sensor semena-mena, melainkan tindakan tegas yang berlandaskan hukum untuk melindungi masyarakat dari konten berbahaya, seperti perjudian online dan pornografi.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menyatakan bahwa pemblokiran tersebut merupakan tindakan terakhir setelah berbagai upaya komunikasi formal dengan pihak platform tak membuahkan hasil.
“Kami sudah berkali-kali mengirim surat resmi, namun tidak ada respons yang memadai. Dalam situasi seperti ini, negara tak bisa tinggal diam,” ujar Alexander di Jakarta, Kamis Kemarin.
Baca Juga, Kilasinformasi: Ruang Siber: Medan Baru Pertahanan Nasional, Menkomdigi Ajak Bangsa Waspada dan Bersatu
Alexander menegaskan, pemblokiran bukanlah aksi tiba-tiba. Kemkomdigi telah melalui proses panjang mulai dari pemberitahuan, analisis konten, hingga koordinasi internal sebelum mengambil langkah tersebut.
“Ini bukan soal menekan tombol blokir. Ada mekanisme dan tenggat waktu yang kami berikan. Tapi jika platform abai dan konten berbahaya tetap beredar, maka tindakan tegas adalah konsekuensi,” jelasnya.
Internet Archive, sebagai arsip digital global yang menyimpan jutaan dokumen, buku, film, hingga perangkat lunak, memang diakui memiliki nilai penting. Namun menurut Kemkomdigi, nilai tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk membiarkan konten ilegal tersebar luas di ruang digital Indonesia.
Kandungan konten bermuatan judol (judi online) dan pornografi menjadi alasan utama pemblokiran. Keduanya termasuk kategori pelanggaran serius menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan regulasi digital nasional.
“Kami tak ingin ruang digital kita dikotori oleh konten merusak, terutama yang bisa menjebak generasi muda. Kemkomdigi punya mandat menjaga ruang digital tetap sehat dan aman,” tutur Alexander.
Baca juga, Kilasinformasi: Kadin Sambut Baik Permen Komdigi 8/2025
Selain itu, ditemukan pula potensi pelanggaran hak cipta dalam sejumlah konten yang diarsipkan oleh platform tersebut. Sebagian buku, film, dan karya kreatif yang diunggah diduga belum memiliki izin distribusi resmi.
“Indonesia punya UU Hak Cipta yang wajib dihormati. Kita harus melindungi para kreator lokal dari pembajakan digital,” tegas Alexander, seraya menambahkan bahwa evaluasi konten tanpa lisensi akan dilakukan secara menyeluruh.
Langkah pemblokiran ini ditegaskan bersifat sementara, bukan permanen. Jika pihak Internet Archive bersedia merespons dan memperbaiki sistem moderasi mereka, akses dapat dipulihkan kembali.
Menurut Alexander, tindakan tegas sering kali menjadi pendorong efektif bagi platform global untuk mulai menjalin komunikasi yang serius.
“Praktik ini sudah lazim dalam diplomasi digital. Negara seperti Tiongkok, Rusia, India, hingga Turki pernah membatasi akses ke Internet Archive dengan alasan serupa,” jelasnya.
Pemerintah Indonesia tidak anti terhadap platform digital global, selama mereka menunjukkan komitmen terhadap kepatuhan hukum domestik.
Kemkomdigi menegaskan komitmennya untuk terus membina ruang digital yang aman, adil, dan sehat. Pendekatan yang digunakan tetap mengedepankan dialog, namun tidak segan bertindak tegas jika diperlukan.
“Yang kami jaga bukan hanya teknologi, tapi manusia di baliknya — anak-anak kita, keluarga kita, dan masa depan bangsa,” pungkas Alexander.
Langkah ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kedaulatan digital bukan semata slogan, tapi prinsip yang dijalankan secara nyata dalam tata kelola internet nasional.
Sumber: Komdigi
