Jakarta, ChanelIndonesia.com — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ajakan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki dan Bupati Rokan Hilir Bistamam di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (6/10/2025).
Gus Ipul menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan tiga mandat utama yang harus dijalankan bersama antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu pemutakhiran DTSEN, penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, serta penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
“Ayo sama-sama belajar, ini arahan Presiden. Ada tiga mandat utama yang harus kita tindak lanjuti bersama,” ujar Gus Ipul.
Menurutnya, DTSEN menjadi acuan tunggal dalam setiap program bantuan dan pemberdayaan sosial agar pengentasan kemiskinan lebih efektif. Data tersebut dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sementara Kemensos dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam proses pemutakhiran dan validasi lapangan.
“Yang mengelola bukan kita lagi, tetapi BPS. Maka bapak-bapak kepala daerah harus bekerja sama dengan BPS agar data lebih akurat,” tegasnya.
Gus Ipul menyoroti masih adanya bantuan sosial yang belum tepat sasaran akibat data yang tidak mutakhir. Ia mendorong agar pemutakhiran DTSEN dilakukan setiap tiga bulan melalui musyawarah desa atau kelurahan dan partisipasi masyarakat lewat aplikasi Cek Bansos.
“Setiap hari ada warga yang meninggal, lahir, pindah, atau menikah. Karena itu, data harus terus diperbarui,” ujarnya.
Kemensos bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) juga memperkuat kerja sama dalam digitalisasi penyaluran bansos, termasuk pendaftaran dan verifikasi penerima manfaat melalui sistem daring yang terintegrasi dengan data pemerintah.
“Masyarakat bisa mendaftar secara online, tapi yang menentukan layak atau tidak adalah sistem yang sudah terhubung dengan seluruh data pemerintah,” jelasnya.
Selain DTSEN, Gus Ipul juga menyinggung pentingnya program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data, terdapat lebih dari 4 juta anak usia sekolah yang tidak bersekolah atau berisiko putus sekolah.
“Sekolah Rakyat hadir untuk memuliakan wong cilik yang belum tersentuh pembangunan. Ini miniatur dari pengentasan kemiskinan terpadu,” ungkapnya.
Program ini tidak hanya memberi akses pendidikan, tetapi juga memberdayakan keluarga siswa melalui berbagai bantuan, mulai dari pemberdayaan ekonomi, bantuan rumah layak huni, sembako, hingga jaminan kesehatan (PBI-JKN).
Saat ini, Kabupaten Rokan Hilir telah memiliki Sekolah Rakyat Rintisan dengan 75 siswa dan tengah menyiapkan lahan untuk sekolah permanen. Sementara itu, Kota Sukabumi didorong segera mengajukan usulan bangunan dan lahan untuk mendirikan Sekolah Rakyat.
Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi Een Rukmini, Sekretaris Dinsos Kota Sukabumi Ida Halimah, Sekda Rokan Hilir Fauzi Efrizal, dan Kepala Dinsos Rokan Hilir Andi Rahman.
sumber: Kemensos
