Jakarta. ChanelIndonesia.com – Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita membantah isu terkait pembiaran aparat terhadap aksi massa anarkis yang disebut-sebut bertujuan menciptakan kondisi darurat militer.
“Tidak ada kita mau ngambil alih (darurat militer), tidak ada,” tegas Tandyo melalui keterangan resmi, Senin (1/9/2025).
Ia menekankan, sejak awal penanganan demonstrasi merupakan kewenangan Polri. Sementara TNI hanya bersifat membantu agar situasi tetap kondusif.
“Kita taat konstitusi, kita memberikan bantuan kepada institusi lain tentunya atas dasar regulasi dan permintaan saat itu,” ujarnya.
Komitmen TNI untuk memperkuat kerja sama dengan Polri, kata Tandyo, semakin ditegaskan setelah Presiden RI Prabowo Subianto memberikan arahan langsung kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Sabtu (30/8). Dalam pertemuan itu, Presiden meminta kedua institusi memperkuat sinergi guna meredam aksi anarkis massa.
Tandyo juga membantah tudingan bahwa TNI sengaja membiarkan aksi demonstrasi berkembang menjadi rusuh. Menurutnya, selama ini TNI hanya menjalankan fungsi pendukung untuk memastikan aksi tetap aman.
“Kondisi itu membuat Polri lebih berwenang melakukan pengamanan dan penindakan langsung. TNI baru mendapatkan mandat untuk melakukan tindakan tegas dan terukur setelah arahan Presiden pada 30 Agustus,” jelasnya.
Ia menambahkan, TNI segera bergerak melakukan langkah konkret sejak 31 Agustus 2025 setelah adanya instruksi tersebut.
Menutup pernyataannya, Tandyo mengajak masyarakat agar tidak mudah terpengaruh isu menyesatkan dan tetap mendukung upaya pemerintah menjaga ketertiban.
“Kita selama ini terus di belakang Polri. Jadi jangan terprovokasi isu. Mari bersama menjaga keamanan dan kondusifitas,” pungkasnya.
Sumber: Infopublik.id
