Kilasinformasi.com, 19 Februari 2025 – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan pencairan bantuan sosial (Bansos) triwulan pertama tahun 2025 tuntas sebelum memasuki bulan Ramadan yang diperkirakan jatuh pada Maret 2025. Hingga kini, penyaluran Bansos sudah mencapai 90 persen, dan Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI), Saifullah Yusuf, menyampaikan bahwa pencairan hampir sepenuhnya selesai.
Pencairan Bansos Sudah Hampir Selesai
Dalam keterangan pers yang disampaikan pada Selasa (18/2/2025), Mensos Gus Ipul mengungkapkan bahwa pencairan Bansos untuk triwulan pertama 2025 sudah berjalan dengan lancar dan hampir selesai. “Sekarang sudah 90 persen, sudah hampir tuntas (pencairan Bansos) untuk triwulan pertama, sudah clear semua,” ujar Gus Ipul. Proses penyaluran bantuan sosial ini dipastikan akan selesai pada Februari 2025 atau sebelum bulan Ramadan dimulai.
Hal ini menjadi kabar baik bagi masyarakat yang menunggu bantuan sosial dari pemerintah, terutama mereka yang tergolong dalam kelompok masyarakat yang membutuhkan. Program bantuan sosial ini dimaksudkan untuk membantu meringankan beban hidup masyarakat menjelang bulan puasa dan menjelang Lebaran.
Baca juga, Kilasinformasi : Mensos Gus Ipul Ajak Pemkab Mesuji Percepat Pengentasan Kemiskinan Lewat DTSEN, Begini Langkah-Langkah Konkret yang Ditempuh!
Penggunaan Data DTKS dan DTSEN untuk Bansos
Meski pencairan untuk triwulan pertama 2025 masih menggunakan data lama dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Mensos Saifullah Yusuf menyebutkan bahwa pada triwulan kedua, pemerintah akan beralih ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses validasi untuk DTSEN saat ini masih dalam tahap penyelesaian dan segera dipadankan untuk memastikan penyaluran Bansos lebih tepat sasaran.
“Dalam triwulan kedua nanti baru kita menggunakan data terbaru, DTSEN. Sekarang masih data yang lama, DTKS,” jelas Gus Ipul. Dengan penggunaan data DTSEN yang lebih valid dan up-to-date, diharapkan penyaluran Bansos ke depan akan lebih terarah dan tepat sasaran, menghindari adanya penerima yang tidak berhak atau sebaliknya, penerima yang seharusnya tidak terlewatkan.
Peran Pemerintah Daerah dalam Verifikasi dan Validasi Data
Selain itu, Mensos juga mengajak seluruh kepala daerah untuk berperan aktif dalam proses verifikasi dan validasi data penerima Bansos. Dengan keterlibatan aktif pemerintah daerah, verifikasi dan validasi data penerima Bansos dapat lebih tepat dan akurat. “Kita minta bupati dan wali kota yang baru nanti ikut melihat, menyaksikan, sekaligus ikut verifikasi dan validasi lewat Dinas Sosial bersama BPS daerah dan para pilar sosial yang ada di daerah tersebut,” ungkapnya.
Mensos berharap, dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, proses penyaluran bantuan sosial bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Verifikasi dan validasi data akan dilakukan oleh Dinas Sosial, bersama Badan Pusat Statistik (BPS) daerah, serta berbagai pilar sosial yang ada di setiap wilayah.
Baca juga, Kilasinformasi : Kemensos Pastikan Program Bansos Lebih Tepat Sasaran dengan Penggunaan DTSEN
Dukungan untuk Penyaluran Bansos yang Tepat Sasaran
Gus Ipul optimistis bahwa dengan dukungan penuh dari seluruh pihak, DTSEN akan menjadi pedoman utama dalam penyaluran Bansos yang lebih efisien dan tepat sasaran. “Mudah-mudahan semuanya sesuai harapan. Nanti akan kita jadikan pedoman untuk memberikan bantuan sosial pada triwulan berikutnya,” tambahnya.
Dengan adanya sistem DTSEN, diharapkan ke depannya penyaluran bantuan sosial akan semakin tepat sasaran, meminimalisir kesalahan data, dan memastikan bahwa bantuan sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan sistem agar setiap bantuan sosial dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang kurang mampu.
Sumber : kementrian Sosial
