Kilasinformasi.com, Jayapura — Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pemerataan akses digital di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Papua. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, mengungkapkan bahwa hingga pertengahan Mei 2025, sebanyak 1.705 titik di enam provinsi Tanah Papua telah berhasil terhubung dengan jaringan konektivitas digital.
Upaya ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong percepatan pembangunan infrastruktur digital, terutama di kawasan timur Indonesia. Nezar menyampaikan hal ini saat meninjau langsung lokasi Gedung Pos Angkatan Laut Posal Skouw Sae, di perbatasan Jayapura, Papua, Rabu (21/5).
Baca Juga, Kilasinformasi: Waspadai COVID-19 Gelombang Baru di Luar Negeri
Dari 1.705 titik yang kini telah terkoneksi, 351 lokasi telah dilengkapi sinyal BTS 4G. Rata-rata layanan BTS ini mencatat ketersediaan sinyal hingga 84,24%, berdasarkan data per 10 Mei 2025.
Sementara itu, sebanyak 1.354 titik lainnya terdiri dari fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, kantor desa, rumah ibadah, pos keamanan (TNI dan Polri), pasar, hingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Lokasi-lokasi strategis tersebut telah menikmati akses internet dengan kualitas layanan yang cukup tinggi, yakni sekitar 89,5% per April 2025.
“Ini adalah langkah konkret untuk menjamin hak digital masyarakat di wilayah 3T, terutama Papua,” kata Nezar. Ia menambahkan bahwa penguatan konektivitas digital ini diharapkan dapat mendukung produktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara lebih merata.
Baca Juga, Kilasinformasi: Tempursari, Lumajang: “Amazon dari Timur Jawa”
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga menyoroti peran penting Satelit Republik Indonesia (SATRIA)-1 dan jaringan BTS 4G dalam mempercepat distribusi layanan internet. Keduanya menjadi infrastruktur andalan untuk menembus medan geografis yang selama ini sulit dijangkau.
“Wilayah seperti Papua memiliki tantangan tersendiri, tetapi dengan SATRIA-1 dan BTS 4G, kita mampu membuka jalan bagi konektivitas yang berkelanjutan,” ujar Nezar.
Pemerintah menargetkan bahwa masyarakat Papua tak hanya mendapatkan akses internet, namun juga dapat merasakan langsung dampak dari transformasi digital—baik di sektor pendidikan, kesehatan, maupun perekonomian lokal.
Langkah ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga bagian dari strategi jangka panjang membangun ekosistem digital inklusif di Papua. Akses internet yang stabil akan membuka jalan bagi berbagai peluang seperti e-learning, layanan kesehatan jarak jauh (telemedicine), digitalisasi UMKM, hingga sistem keamanan terpadu di wilayah perbatasan.
Baca Juga, Kilasinformasi: Menko PMK Ajak Masyarakat Bangkit di Era Digital
Di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital nasional, keterlibatan masyarakat Papua dalam ekosistem ini menjadi kunci bagi pemerataan pertumbuhan dan penguatan kedaulatan digital bangsa.
“Transformasi digital bukan hanya mimpi kota besar. Ini adalah hak semua warga negara, termasuk mereka yang tinggal di pelosok Tanah Papua,” tegas Nezar.
Sumber: Komdigi
