Jakarta, Chanelindonesia.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan percepatan digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebanyak 300 dokumen pada 2026. Menurutnya, langkah ini penting untuk memperlancar perizinan berusaha dan menciptakan iklim investasi yang lebih efisien.
“Kalau 300 RDTR terpenuhi semua, Insyaallah urusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bisa teratasi. Dengan RDTR yang terintegrasi OSS, Service Level Agreement bisa selesai dalam dua sampai tiga hari,” ujar Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Finalisasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Saat ini tercatat ada 646 RDTR di Indonesia, dengan 428 di antaranya sudah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Sisanya ditargetkan rampung bulan ini. Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan 2.000 RDTR terintegrasi OSS di seluruh Indonesia.
Menteri Nusron juga memaparkan progres penyusunan RDTR lintas sektor, yakni 47 RDTR dalam tahap penyusunan, 34 RDTR telah mendapat persetujuan substansi, dan 2 RDTR dalam proses penetapan daerah. Total ada tambahan 83 RDTR yang masih berjalan hingga saat ini. “Kami mendapat dukungan pinjaman dari World Bank melalui proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) untuk menyelesaikan 500 RDTR sampai 2029,” tambahnya.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam penyusunan peta dasar skala 1:5.000 sebagai acuan penyusunan RDTR. BIG telah menuntaskan peta Pulau Sulawesi pada 2024, Kalimantan dan Jawa pada 2025, dan akan mengerjakan Sumatra pada 2026, disusul Maluku, NTB, dan NTT pada 2027.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan pentingnya memprioritaskan RDTR di kawasan pusat pertumbuhan ekonomi. “Contohnya di Sulawesi, utara Jawa, serta wilayah timur Sumatra seperti Kepulauan Riau yang menjadi perhatian para investor,” jelas Airlangga.
Rapat koordinasi ini dihadiri sejumlah menteri dan perwakilan lembaga terkait. Menteri Nusron hadir bersama Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, serta jajaran Kementerian ATR/BPN.
sumber: Infopublik.id
