Kilas, 10 Februari 2025 – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya dalam menjaga kesejahteraan petani Indonesia dengan memastikan serapan gabah sebanyak 2,1 juta ton beras. Kesepakatan ini melibatkan Bulog dan Perusahaan Penggilingan Padi serta beras di seluruh Indonesia untuk bekerja sama dalam mendukung swasembada pangan nasional.
Penandatanganan kesepakatan dilakukan di Auditorium Utama Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, pada Senin (10/2), di hadapan sejumlah tokoh penting, di antaranya Kepala Bareskrim Polri Komjen Wahyu Widada, Ketua Dewan Pengawas Bulog Sudaryono, dan Direktur Utama Bulog Novi Helmy Prasetya. Dalam kesempatan tersebut, sejumlah pengusaha penggilingan padi dan beras swasta menandatangani purchase order (PO) sebagai komitmen mereka untuk menyerap gabah dari petani.
Mentan Amran menegaskan bahwa kebijakan serapan gabah ini sangat penting untuk menjaga harga gabah sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan, yaitu Rp6.500 per kilogram. Ia mengingatkan bahwa setiap pihak, baik itu pengusaha penggilingan padi, Bulog, maupun sektor terkait lainnya, wajib membeli gabah dengan harga HPP yang telah disepakati untuk menjaga nilai tukar petani (NTP) tetap stabil dan meningkat.
Komitmen untuk Swasembada Pangan
Mentan Amran menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat swasembada pangan di Indonesia. Swasembada pangan, menurutnya, menjadi prioritas utama pemerintah untuk memastikan ketahanan pangan nasional serta kesejahteraan petani.
“Penurunan harga gabah bisa berdampak buruk bagi petani dan perekonomian nasional. Kita harus jaga agar HPP tidak turun, karena jika turun, itu akan memicu kemiskinan, kesengsaraan, dan kerugian yang luar biasa bagi petani serta negara,” ujar Amran.
Dalam kesepakatan yang dicapai, pengusaha penggilingan padi sepakat untuk menyerap gabah sebanyak 2,1 juta ton dari total target panen raya beras 3 juta ton. Sisa 900 ribu ton gabah akan diserap langsung oleh Bulog.
Pengawasan Ketat dari Polri
Untuk memastikan kesepakatan ini berjalan lancar, Mentan Amran meminta dukungan dari pihak Polri untuk mengawasi dan memantau serapan gabah. Kepala Bareskrim Polri Komjen Wahyu Widada menegaskan bahwa Polri akan melakukan pengawasan ketat terhadap pergerakan harga gabah dan distribusi beras.
“Polri sudah melakukan pemantauan terhadap permasalahan yang terjadi terkait beras. Kami akan terus menekan dan memastikan bahwa seluruh penggilingan padi mematuhi ketentuan HPP,” ungkap Wahyu. Ia juga menginstruksikan jajaran Direktorat Tindak Pidana Khusus (Ditkrimsus) untuk melakukan pengawasan harian guna memastikan tidak ada penyimpangan dalam proses serapan gabah ini.
Harga Gabah Tidak Boleh Turun, Mentan Amran Ingatkan Bulog HPP Tahun Ini Rp6.500 Perkilogram
Dukungan untuk Swasembada Pangan Nasional
Selain itu, Komjen Wahyu juga menegaskan kesiapan Polri dalam mendukung percepatan swasembada pangan, sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dan Mentan Amran. Polri siap bekerja sama dengan seluruh pihak untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.
“Kami siap mengawal dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” tutup Wahyu.
Dengan adanya kesepakatan ini, pemerintah berharap dapat menjaga kestabilan harga gabah di tingkat petani, sekaligus memastikan pasokan beras yang cukup untuk kebutuhan dalam negeri. Di sisi lain, langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada impor beras, sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional.
Tag:
Mentan Amran, Bulog, Swasembada Pangan, Gabah, HPP, Beras, Kesejahteraan Petani, Polri, Penggilingan Padi, Perekonomian Nasional, Harga Gabah
sumber : pertanian.go.id
