Jakarta, chanelindonesia.com – Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan komitmen memperkuat integritas birokrasi dengan meluncurkan tiga instrumen pengawasan modern dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi, Jakarta, Kamis (11/12/2025). Peluncuran ini dilakukan di tengah capaian positif Kemenag dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Nasional 2025, di mana kementerian memperoleh kategori Baik dengan skor indeks 72,63, sedikit di atas rata-rata nasional.
Data SPI menunjukkan kekuatan signifikan Kemenag pada aspek Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan skor 82,92 serta Transparansi dengan angka 82,02. Inspektur Jenderal Kemenag, Khairunnas, mengingatkan bahwa hasil tersebut merupakan pengingat bahwa pencegahan korupsi membutuhkan keterlibatan seluruh ASN dan harus dijalankan secara kolaboratif.
Menteri Agama Nasaruddin Umar yang hadir bersama Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i dan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto turut memberikan penghargaan kepada enam Kanwil Kemenag provinsi dengan partisipasi tertinggi dalam e-learning peningkatan pemahaman gratifikasi. Keenamnya adalah Kanwil Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, dan Riau. Sepanjang 2025, program pendidikan antikorupsi ini telah diikuti 16.336 ASN, sebuah capaian yang dinilai ikut mendongkrak indeks integritas Kemenag.
Dalam momentum yang sama, Kemenag meluncurkan Sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan terintegrasi pada aplikasi SIAPI, penguatan Whistleblowing System (WBS), serta E-Audit. Irjen Khairunnas menjelaskan bahwa E-Audit disiapkan untuk membuat proses pengawasan lebih efisien, terutama karena Kemenag membawahi 4.768 satuan kerja. Sementara Sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan menjadi instrumen deklarasi dan mitigasi potensi benturan kepentingan di seluruh unit sebagai pelaksanaan Keputusan Menag Nomor 603 Tahun 2025.
Menag Nasaruddin menekankan bahwa modernisasi pengawasan ini diharapkan menjadi fondasi cara kerja baru Kemenag yang lebih bersih, transparan, dan responsif terhadap tuntutan publik. Ia menegaskan bahwa kementerian harus berjalan di atas sistem yang kuat, bukan bergantung pada individu. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto turut memberikan apresiasi dan berharap peluncuran ini tidak berhenti pada seremoni, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan publik yang bebas dari praktik korupsi.
Peluncuran berbagai instrumen baru ini menjadi komitmen nyata Kemenag untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan dan memastikan birokrasi yang bersih dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sumber : kemenag.go.id
