Jakarta, ChanelIndonesia.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di seluruh Indonesia untuk rutin mengevaluasi kinerja Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Penanganan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), khususnya yang terindikasi terafiliasi premanisme dan mengganggu stabilitas investasi nasional.
Permintaan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bahtiar Baharuddin, dalam kegiatan “Penguatan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan NKRI” yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (25/7/2025).
“Evaluasi mingguan perlu dilakukan, setiap hari Rabu. Ini akan menjadi bahan penilaian nasional oleh Kemenko Polhukam,” ujar Bahtiar melalui keterangan tertulis, Sabtu (26/7/2025).
Bahtiar juga meminta seluruh pemerintah daerah, termasuk Pemprov Jawa Tengah, agar memastikan keberadaan Satgas Ormas di tingkat kabupaten/kota dan melakukan pemantauan aktif terhadap kinerjanya.
Ia menegaskan bahwa kebebasan berserikat harus tetap berada dalam koridor hukum. Ormas yang menyimpang dari nilai-nilai dan tujuan awal pembentukannya akan dikenakan sanksi, dari administratif hingga pembubaran.
“Banyak ormas yang awalnya berdiri untuk tujuan baik, namun dalam praktiknya justru melenceng dan bertentangan dengan semangat kebangsaan,” katanya.
Lebih lanjut, Bahtiar mengungkapkan bahwa ulah oknum ormas yang bertindak seperti preman telah menyebabkan gangguan terhadap investasi nasional. Berdasarkan data Kementerian Investasi, kerugian akibat gangguan ini mencapai hampir Rp900 triliun.
“Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga menyangkut reputasi dan daya saing Indonesia di mata dunia,” tegasnya.
Menurut data Ditjen Polpum Kemendagri, sepanjang 2024 tercatat 1.540 kasus gangguan investasi oleh oknum ormas. Hal ini menunjukkan urgensi untuk menertibkan dan mengevaluasi peran Satgas Ormas di tingkat daerah.
“Negara tidak boleh tunduk pada ormas-ormas yang melanggar. Satgas jangan takut, ini saatnya ketegasan,” tegas Bahtiar.
Forum ini turut dihadiri Forkopimda Jawa Tengah, termasuk unsur TNI, Polri, Kejaksaan, Kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota, serta Pemerintah Kota Semarang. (ELT)
Sumber: Infopublik.id
