Surabaya, ChanelIndonesia.id – DPRD Jawa Timur menyatakan dukungan penuh terhadap program revitalisasi tambak yang tengah digagas pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Program ini dinilai strategis untuk meningkatkan kesejahteraan para petambak tradisional di wilayah pesisir Jawa Timur.
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Erma Susanti, menyebut revitalisasi tambak bukan hanya menyangkut infrastruktur, melainkan masa depan ekonomi masyarakat pesisir.
“Revitalisasi tambak bukan sekadar soal infrastruktur. Ini soal masa depan ekonomi masyarakat pesisir. Banyak tambak kita rusak dan tidak lagi produktif,” tegas Erma di Surabaya, Jumat (25/7/2025).
Data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim mencatat ada lebih dari 76.000 hektare tambak di wilayah seperti Gresik, Sidoarjo, Lamongan, Tuban, Probolinggo, dan Banyuwangi. Namun, 60 persen di antaranya adalah tambak tradisional dengan produktivitas rendah, sekitar 0,6 ton per hektare per tahun, terutama untuk komoditas udang vaname dan bandeng.
Erma menekankan bahwa program revitalisasi harus menyentuh aspek teknis secara menyeluruh, mulai dari perbaikan tata air, penyediaan benih unggul, akses pakan berkualitas, hingga pelatihan budidaya modern.
Politisi asal Blitar itu juga mengingatkan agar program ini tidak dijadikan pintu masuk bagi korporasi besar yang justru menggusur petambak kecil.
“Petani tambak jangan hanya jadi penonton. Pemerintah harus hadir melindungi mereka, bukan membuka jalan untuk penguasaan lahan oleh korporasi besar,” ucapnya.
Secara nasional, KKP menargetkan revitalisasi 78.000 hektare tambak mangrak di wilayah Pantura, dimulai dengan 13.000 hektare pada 2025 di 4 provinsi dan 28 kabupaten/kota. Target akhir rampung pada 2029.
Namun, realisasi program ini masih menghadapi banyak hambatan di lapangan, mulai dari abrasi, tumpukan sampah, pendangkalan, hingga belum tersedianya IPAL dan tandon air bersih di tambak rakyat.
Erma mendorong Pemprov Jatim untuk aktif menjalin koordinasi dengan KKP agar kawasan-kawasan tambak di Jatim masuk dalam daftar prioritas. Ia optimistis jika dilakukan tepat sasaran, produktivitas bisa meningkat dua hingga tiga kali lipat.
“Kalau produktivitas naik, otomatis penghasilan petambak akan meningkat. Ini akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan mereka,” jelasnya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi B DPRD Jatim akan mengawal program ini agar tepat sasaran. Erma juga menekankan pentingnya akses pembiayaan, pendampingan usaha, dan jaminan pasar bagi hasil budidaya lokal.
“Yang kita inginkan bukan hanya tambaknya bagus, tapi petaninya juga sejahtera,” pungkasnya. (Yuli)
Sumber: Infopublik.id
