Tapanuli Utara, ChanelIndonesia.com – Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM. Dalam ajang Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro yang digelar di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Jumat (25/7/2025), sebanyak 8.375 pelaku UMKM Danau Toba mendapat fasilitas legalitas usaha dan perlindungan hukum untuk naik kelas menjadi sektor formal.
Kegiatan ini diprakarsai oleh Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menggandeng 21 kementerian/lembaga kolaborator. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menekankan pentingnya membentuk ekosistem kondusif yang memudahkan izin usaha seperti NIB, sertifikasi halal, PIRT, dan akses pembiayaan melalui KUR.
“Ini wujud konkret dari kolaborasi lintas institusi agar UMKM kita bisa berkembang lebih sehat dan berdaya saing tinggi,” ujar Maman.
Ia menyebutkan, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional mencapai 60 persen dan menyerap 96 persen tenaga kerja. Namun, mayoritas masih bergerak di sektor informal. Karena itu, legalitas usaha menjadi kunci transformasi menuju formalitas dan akses permodalan yang lebih besar.
Selain layanan perizinan, festival ini juga diwarnai dengan penandatanganan dua perjanjian kerja sama antara Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham. Fokusnya meliputi edukasi hukum, bantuan hukum gratis, dan penguatan hak kekayaan intelektual UMKM.
Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menegaskan pentingnya kepemilikan badan usaha dan merek dagang sebagai pelindung sekaligus aset ekonomi pelaku UMKM.
“Legalitas ini bukan hanya pelengkap, tapi jadi nilai ekonomi dan jaminan bagi lembaga pembiayaan,” ujarnya.
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, turut mengapresiasi program tersebut. Ia menyebut saat ini dari total 870 ribu pelaku UMKM di Sumut, baru 3 persen yang memiliki NIB, dan hanya 7,77 persen yang sudah mengakses pembiayaan.
“Festival ini bisa menjadi akselerator ekonomi Sumut dan menjawab misi Presiden dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen,” tegasnya.
Dukungan juga datang dari Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga. Ia menilai pelaku UMKM di Danau Toba sangat potensial, namun banyak yang masih belum memiliki legalitas usaha.
“Contohnya pengusaha kacang sihobo, sudah dikenal dunia tapi belum punya izin usaha lengkap. Inilah yang kita perbaiki lewat program ini,” katanya.
Festival ini diharapkan mampu mempercepat transformasi UMKM lokal menjadi pelaku usaha formal yang siap bersaing di pasar global. (Ike)
Sumber: UMKM
