Serang,chanelindonesia.com – Presiden Prabowo Subianto menghadiri Akad Massal 50.030 unit Kredit Perumahan Rakyat Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau KPR FLPP Tahun 2025 yang digelar secara hybrid di Perumahan Pondok Banten Indah, Kota Serang, Provinsi Banten, Sabtu (20/12/2025). Kegiatan ini menjadi penegasan komitmen pemerintah dalam mempercepat kepemilikan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.
Program KPR Sejahtera FLPP merupakan skema pembiayaan rumah bersubsidi yang bersumber dari APBN dan dikelola oleh BP Tapera, dengan tujuan membantu masyarakat memiliki rumah pertama yang layak huni melalui cicilan ringan dan suku bunga tetap sebesar 5 persen hingga tenor 20 tahun. Melalui akad massal ini, pemerintah memperluas akses pembiayaan perumahan secara serentak, baik secara luring maupun daring di berbagai daerah.
Sebanyak 300 akad dilaksanakan langsung di lokasi kegiatan dengan melibatkan 11 bank penyalur, sementara 49.730 akad lainnya dilakukan secara daring di 110 titik bersama 39 bank penyalur yang menjangkau 33 provinsi. Skala pelaksanaan tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat realisasi program perumahan nasional secara merata.
Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo disambut tarian rampak bedug khas Banten yang melambangkan semangat kebersamaan. Presiden kemudian meninjau sejumlah rumah contoh, melihat kondisi hunian dan fasilitas yang tersedia, serta berdialog singkat dengan penerima manfaat mengenai proses kepemilikan rumah.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa KPR FLPP merupakan instrumen strategis untuk memenuhi hak dasar rakyat atas tempat tinggal yang layak dan berkeadilan. Hari ini merupakan upaya kita untuk membantu rakyat yang paling membutuhkan agar dapat hidup terhormat dan layak, ini adalah tekad dan perjuangan kita bersama, ujar Presiden Prabowo seraya mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam program tersebut.
Pada kesempatan itu, Presiden juga menyerahkan secara simbolis kunci rumah kepada perwakilan penerima manfaat dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari nelayan, tukang cukur, hingga pedagang kecil. Presiden berharap program ini terus diperluas agar semakin banyak masyarakat merasakan manfaat kebijakan perumahan pemerintah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dalam laporannya menyampaikan apresiasi atas kebijakan pro rakyat yang digulirkan pemerintah, termasuk pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Persetujuan Bangunan Gedung, serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan tersebut dinilai memberikan kepastian dan keringanan nyata dalam proses kepemilikan rumah.
Dengan capaian akad massal 50.030 unit KPR FLPP ini, pemerintah menegaskan komitmennya menghadirkan hunian layak sebagai fondasi ketahanan keluarga dan bangsa, sekaligus mempercepat terwujudnya keadilan sosial melalui akses perumahan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sumber : setneg.go.id
