Jakarta, chanelindonesia.com – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya menjaga keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional sebagai fondasi menuju Universal Health Coverage (UHC). Pesan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, dalam peringatan UHC pada Jumat, 12 Desember 2025, yang mengangkat tema peran negara dalam mendorong capaian kesehatan semesta.
Dalam pemaparannya, Pratikno mengapresiasi capaian JKN yang kini berhasil menjangkau hampir seluruh penduduk Indonesia. Namun ia mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut tidak boleh membuat pemerintah lengah karena sistem JKN masih menghadapi tekanan besar, mulai dari pembiayaan hingga meningkatnya beban penyakit tidak menular. Menurutnya, kesuksesan cakupan kesehatan harus dibarengi dengan ketahanan pembiayaan jangka panjang agar layanan kesehatan dapat terus diberikan secara adil dan merata.
Pratikno menjelaskan bahwa sejumlah faktor memengaruhi beratnya pembiayaan JKN. Selain pendapatan iuran peserta yang belum sepenuhnya sesuai kebutuhan aktuaria, biaya klaim meningkat akibat inflasi medis dan tingginya pemanfaatan layanan pascapandemi. Kepatuhan pembayaran dari pekerja sektor informal juga menjadi tantangan tersendiri. Kondisi ini diperparah dengan ketimpangan infrastruktur dan tenaga kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, yang berdampak langsung pada kualitas layanan.
Isu yang paling disoroti Menko PMK adalah dominasi penyakit tidak menular yang menyumbang lebih dari 52 persen kematian di Indonesia. Stroke, jantung iskemik, diabetes, dan hipertensi disebut sebagai penyebab tingginya klaim JKN dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan bahwa selama fokus kebijakan masih bertumpu pada pengobatan tanpa memperkuat pencegahan di hulu, tekanan terhadap sistem kesehatan akan terus meningkat.
Pemerintah, kata Pratikno, sedang memperkuat strategi pencegahan dengan pemeriksaan kesehatan gratis, peningkatan layanan primer, dan percepatan pembangunan rumah sakit daerah. Langkah ini dinilai krusial untuk membuka akses kesehatan yang lebih adil sekaligus menekan beban biaya jangka panjang. Di sisi lain, BPJS Kesehatan diharapkan mengantisipasi lonjakan klaim seiring meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan layanan.
Ia menegaskan bahwa perluasan akses harus diikuti reformasi sistem JKN yang lebih adaptif. Pemerintah berkomitmen terus mendukung program kesehatan nasional agar ketahanan sistem tetap terjaga dan masyarakat mendapatkan layanan yang bermutu di seluruh daerah.
Sumber : infopublik.id
