Pemutakhiran Data Keluarga 2025 resmi bergulir, menandai langkah konkret pemerintah dalam membangun kebijakan berbasis keluarga. Program ini menyasar hampir 13 juta keluarga, demi arah pembangunan yang lebih adil dan tepat sasaran.
Jakarta, Chanelindonesia.com – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya terhadap pembangunan berbasis bukti melalui pelaksanaan Pemutakhiran Data Keluarga 2025 (PK25). Program ini diluncurkan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) dan akan berlangsung selama satu bulan, menyasar lebih dari 12,9 juta keluarga di seluruh Indonesia.
Peluncuran secara nasional dilakukan di Menara Danareksa, Jakarta, dengan dihadiri oleh Sekretaris Kemendukbangga Budi Setiyono, Kepala BPS, dan perwakilan dari Kemenko PMK. Dalam kegiatan tersebut juga ditandatangani kerja sama lintas kementerian tentang pemanfaatan sistem informasi keluarga yang saling terintegrasi.
Budi menekankan bahwa PK25 bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan agenda strategis lintas sektor. Data keluarga yang mutakhir menjadi dasar dalam menjalankan berbagai program penting nasional seperti pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan penyaluran bantuan sosial.
Sebanyak 96 persen proses pengumpulan data dilakukan melalui aplikasi smartphone, sementara sisanya secara manual di wilayah dengan keterbatasan jaringan. Petugas lapangan diminta menjaga profesionalisme dan integritas dalam proses pendataan. “Tidak boleh ada manipulasi. Semua harus akurat dan dilakukan melalui wawancara langsung,” tegas Budi.
PK25 tahun ini juga dirancang sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN). Data keluarga yang dikumpulkan akan terhubung dengan basis data nasional lainnya seperti Regsosek, P3KE, dan DTKS, untuk mendorong efektivitas intervensi pemerintah.
Dalam praktiknya, hasil pendataan keluarga telah dimanfaatkan untuk berbagai program seperti:
-
Penurunan angka stunting
-
Penanggulangan kemiskinan ekstrem
-
Penyaluran bantuan pangan dan sosial
-
Perumusan kebijakan perlindungan sosial
Kesuksesan PK25 sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat. “Kolaborasi kita hari ini akan menentukan masa depan Indonesia,” ujar Budi.
Dengan data yang presisi dan dapat dipertanggungjawabkan, pemerintah optimistis dapat mengelola bonus demografi secara optimal. Penduduk usia produktif akan diarahkan menjadi kekuatan ekonomi, bukan beban negara.
“Jika dilakukan dengan benar, PK25 akan menjadi pijakan penting dalam membangun SDM unggul dan mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Sumber: Infopublik.id
