Kilasinformasi.com, 22 Maret 2025, – Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Wamen UMKM), Helvi Moraza, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan gizi masyarakat Indonesia, tetapi juga membuka peluang besar bagi perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Program ini, dengan alokasi anggaran sebesar Rp171 triliun, tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat tetapi juga memberikan dorongan signifikan bagi perekonomian lokal, khususnya UMKM.
Wamen UMKM Helvi Moraza menyatakan, dengan cakupan penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang, program ini memberikan ruang bagi UMKM untuk ikut serta dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Melalui webinar tentang perluasan keterlibatan UMKM dalam program MBG yang digelar pada Kamis, 20 Maret 2025, Helvi mengungkapkan bahwa lebih dari 1.500 UMKM kini telah bergabung sebagai pemasok bahan baku untuk program ini, dengan target pengembangan lebih besar lagi pada tahun-tahun mendatang.
Baca Juga, Kilasinformasi: UMKM Berpeluang Bergabung dalam Rantai Pasok Industri di KEK Industropolis Batang
Peluang Ekonomi dan Perputaran Uang yang Besar
Seiring dengan target pengembangan sebanyak 32.000 Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia pada tahun 2025, jumlah UMKM yang terlibat dalam program ini diperkirakan akan terus meningkat. Dapur SPPG yang ada saat ini, sebanyak 726 unit, beroperasi di 38 provinsi, dengan setiap dapur menghasilkan estimasi perputaran ekonomi sekitar Rp30 juta per hari—setara dengan Rp600 juta per bulan—untuk memproduksi 3.000 porsi makanan. Ini menunjukkan betapa besar dampak ekonomi yang dapat dihasilkan dari program MBG bagi UMKM yang terlibat.
Melalui keikutsertaan UMKM dalam pengadaan bahan baku hingga distribusi, sektor ekonomi lokal semakin terbantu. Bagi pelaku UMKM, ini adalah peluang untuk memperluas jaringan dan meningkatkan kapasitas produksi mereka, bahkan dengan potensi pasar yang lebih besar.
Strategi Pemerintah untuk Mendukung UMKM
Pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk memastikan UMKM dapat berpartisipasi secara optimal dalam program MBG. Salah satunya adalah penyediaan kemudahan akses pembiayaan. Dengan demikian, UMKM dapat memperoleh modal untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, memperluas kapasitas produksi, dan memperlancar distribusi produk pangan.
Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan fasilitas business matching antara petani, UMKM, platform digital, dan jaringan ritel. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat rantai pasok dan memperluas pasar bagi produk-produk UMKM, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan petani lokal.
“Selain membantu pendistribusian bahan pangan, kami juga memberikan pendampingan terkait legalitas usaha dan pemasaran produk. Dengan adanya pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), kami berharap UMKM bisa beroperasi secara lebih profesional dan dapat bersaing di pasar yang lebih luas,” tambah Wamen Helvi.
Baca Juga, Kilasinformasi: Kementerian UMKM dan Kemensos Bersinergi Tingkatkan Pemberdayaan Masyarakat Lewat Wirausaha
Kolaborasi untuk Ketahanan Pangan dan Ekonomi Lokal
Wamen Helvi juga menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, pelaku UMKM, dan masyarakat. Sinergi yang kuat diharapkan tidak hanya akan memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal.
Dalam kesempatan yang sama, Tengku Syahdana, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional, menambahkan bahwa program MBG memiliki peran penting dalam pemerataan ekonomi di Indonesia. Selain meningkatkan asupan gizi masyarakat, program ini juga membuka peluang lapangan kerja baru, yang penting dalam mengurangi angka kemiskinan.
“Untuk setiap dapur SPPG, kami membutuhkan antara 35 hingga 50 tenaga kerja. Ini termasuk tenaga kerja di berbagai bidang, seperti penyiapan makanan, koki, hingga tenaga pendukung operasional lainnya. Bahkan ibu rumah tangga yang tidak bekerja bisa terlibat dan mendapatkan penghasilan di atas Upah Minimum Kabupaten (UMK),” jelas Tengku.
Baca Juga, Kilasinformasi: Pengusaha UMKM: Simbol Optimisme di Tengah Tantangan Ekonomi
Dampak Positif untuk Perekonomian dan Masyarakat
Dengan berbagai langkah ini, diharapkan UMKM dapat menjadi bagian integral dalam ekosistem pangan Indonesia yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Melalui program MBG, selain memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, UMKM juga turut berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal dan pemerataan kesejahteraan.
“Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, UMKM, dan masyarakat, kita dapat menciptakan ketahanan pangan yang lebih tangguh, sekaligus memberikan dampak yang positif untuk pertumbuhan ekonomi UMKM di seluruh Indonesia,” ujar Wamen Helvi menutup sambutannya.
Sumber : UMKM
